.

because inside the water, tears can be fused..

naik harga bbm? (5)

dikutip dari http://suamigila.com/2012/04/01/pencabutan-subsidi-bbm/,
nice point of view dari salah satu pekerja di industri nyata.

*****


Efek dari Harga Minyak Bumi
Jika ada anggota DPR di luar sana, atau orang yang merasa cukup pintar untuk menghitung bahwa kenaikan harga minyak bumi tidak perlu berimbas pada kenaikan BBM, maka gue ingin mengajak semua orang ini untuk bekerja di industry transportasi.

Dua belas hari lagi dari sekarang gue akan sudah bekerja 11 tahun di perusahaan transportasi kapal laut terbesar di dunia. Di tahun 2008, gue dibangunkan dari tidur dan dihadapkan pada 1 realitas. Ketika harga minyak bumi naik dari $80 ke $100 per barrel, harga bunker kita (bunker = bensin untuk kapal laut) naik juga. Naik ke tahap di mana kami mulai mecat-mecatin orang. Antara 2008-2009, gue mengalami 3 kali perampingan perusahaan. Itu sebabnya gue gak pernah nulis lagi. Gue terlalu sibuk mengejar karir dan mencoba survive (Alhamdulillah sekarang surviving). Apakah gue menyalahkan company gue atas hal ini? Tidak. Company gue hanya berusaha bertahan hidup melawan kenaikan bunker price yang terjadi karena naiknya oil price ini.

Apakah ini terjadi hanya di perusahaan gue? Tidak. Industri transportasi penerbangan terkena lebih parah. Pertama mereka melakukan perampingan. Jutaan orang worldwide dari industry penerbangan kena PHK. Mereka yang survive tidak diPHK, harus mendapatkan potongan gaji 10-25%. Company gue yang mana adalah industry transportasi laut, tidak separah itu. Kita masih naik gaji. Kita masih dapet bonus. I am so very lucky.

Separah itulah dan selangsung itulah, efek kenaikan harga minyak bumi kepada hajat hidup orang banyak. Jadi kalo ada manusia yang ngerasa cukup pinter dan sotoy untuk ngitung-ngitung, sini lo, kerja bareng gue di industri transportasi. Sehari juga udah kena pecat kali.

Bagaimana Sih Korelasi Minyak Bumi Indonesia?
Fakta 1: Kita mengekspor minyak mentah dan mengimpor BBM (minyak jadi).
Fakta 2: perbandingannya, jumlah ekspor minyak mentah kita < jumlah impor BBM
Fakta 3: harga 1 barrel minyak mentah < harga 1 barrel BBM. Perbandingannya jauh pula. 2:3 atau 1:2 sekarang.
Banyak anggota DPR yang bilang, kalo harga minyak bumi naik, Indonesia sebenarnya untung. Well, no. karena kita mengimpor BBM > ekspor minyak mentahnya. Jadi ketika harga minyak bumi naik, harga BBM juga naik. Ini yang anggota DPR luput untuk pikirkan.

Kenapa subsidi BBM harus dikurangi?
Sekarang ambil 2 asumsi.
Asumsi 1: perbandingan jumlah ekspor import kita 2:3
Asumsi 2: perbandingan harga minyak bumi vs BBM jadi 2:3 juga (ada yang bilanmg udah 1:2 malah).
Asumsi 3: Jika harga minyak bumi naik 10%, katakanlah harga BBM jadi yang kita beli juga naik 10% (padahal sebenernya nggak. Naiknya eksponensial).
Liat aja matematikanya.
neraca awal = harga x jumlah =  2×2 (ekspor) : 3×3 (impor) = 4:9 (belum apa-apa, pemerintah jebol 4-9 = 5)
Harga setelah kenaikan 10% jadi: 4.4 : 9.9 (pemerintah jebol 0.5)
Setiap kenaikan 10%, pemerintah jebol 0.5. Nah kebayangkan kalo naiknya lebih dari 10%.
Penambahan ini lah yang pemerintah gak sanggup lagi untuk subsidi.

Apakah Benar Pemerintah Gak Sanggup Subsidi?
Sanggup sih. Yang gak sanggup adalah men-subsidi penambahan harga yang terjadi akibat kenaikan harga itu. Jika kenaikan harga ini selalu diimbangi dengan penambahan subsidi, maka akan tersisa lebih sedikit uang untuk pembangunan infrastruktur. Lama-lama, ekstrimnya bukan ga mungkin semua anggaran habis untuk subsidi.

Apakah Ada Cara Lain Selain Menurunkan Subsidi BBM?
Jawabannya, ya dan tidak.
Untuk jawaban ada, apa saja solusi lain itu?
Pertama: Efisiensi anggaran. Bagi kalian yang pernah baca kompas, subsidi BBM dan listrik + belanja gaji PNS = 60% APBN. Hanya tersisa 40% untuk pembangunan infrastruktur dan perkembangan bangsa. Mohon maaf bagi pembaca yang PNS tapi harus diakui, kalian itu jumlahnya kebanyakan. Apakah ini salah kalian? Tidak kok. Salah pemerintah jaman ORBA yang memaksa menyerap PNS gede-gedean dulu. Kita bisa memertahankan subsidi BBM jika jumlah PNS dikurangi dan dibuat efektif. Mungkin 60% dari jumlah sekarang. Agenda ini sudah dipush sekuat tenaga oleh Agus Marto, menkeu kita sekarang. That’s a good start.

Tapi apakah ini gampang? Ini akan susah. Sebagian dari kita pasti tahu bahwa saking enaknya jadi PNS, banyak orang termotivasi menjadi PNS karena benefitsnya. Sampai-sampai, orang yang gak punya koneksi, bersedia nyogok 20-80 juta per kursi. Orang yang punya koneksi, menitipkan saudaranya untuk menjadi PNS. Merampingkan jumlah PNS tidak bisa dalam 1-2 hari. Sedangkan minyak bumi bisa naik dari $80/barrel jadi $120/barrel dalam 2 hari. Good luck fighting that one.

Kedua: Berantas korupsi di mana-mana. Gayus punya asset 100 milyar dari hasil penggelapan pajak. Yang mana jika semua perusahaan yang Gayus tangani bayar pajak semestinya, negara bisa mendapatkan trilyunan. Apakah hanya Gayus saja? Itu kemarin ada Dhana. Kemarin lagi ada Bahasyim Asyafii yang punya asset 800 milyar. Itu dari sektor pajak aja. Anggota DPR juga gitu. Setiap kali daerah minta dana untuk membangun jembatan atau jalan, badan Anggran meminta fee antara 4-6% atau bahkan 10% dari nilai permintaan. Gue pernah denger cerita miris bahwa ada bupati yang tidak memiliki cara lain selain menyuap anggota DPR untuk mendapatkand ana untuk membangun daerahnya. Caranya? Miris. Sang bupati sampe harus meminta uang pada anak-anak buahnya. Salah satu anak buahnya, sampai mencairkan deposito mertua. Orang baik pun dipaksa jadi jahat untuk mendapatkan uang dari badan anggaran. By the way, Bahasyim, Gayus dan Dhana itu aktif di masa pemerintahan menteri mana? Sri Mulyani.

Ketiga: Gunakan APBN yang tersisa untuk membangun infrastruktur energy terbarukan, atau bangun PLT dengan tenaga batu bara. Contohnya:

1. Pastikan setiap lampu fasilitas umum memiliki energy dari solar panel. Bupati Sarmi, Eduard Fonataba di Papua membuat terobosan di mana dia menggunakan APBDnya untuk menginstall solar panel di setiap rumah warganya, gratis. Multiplier effectnya:

-      Bupati tersebut tidak perlu meminta PLN untuk menggali kabel sampai daerah sana (cost saving untuk APBN).
-      Rakyat Sarmi yang tadinya membeli solar untuk menerangi rumahnya, sekarang memiliki energy gratis dari matahari. Tiba-tiba daya beli rakyat papua meningkat karena uang yang tadinya habis untuk solar, mereka dapat tabung dan belikan seragam untuk anak-anak mereka.

1. Sekarang ini 51% energy yang PLN gunakan sudah berasal dari batu bara karena solar sudah terlalu mahal. Ini adalah langkah pemerinta yang sangat smart. Entah apakah ini ide Jusuf Kalla, SBY atau Dahlan Iskan.
2. Bangun PLT panas bumi (PLTG = pembangkit listrik tenaga geothermal). Tenaga panas bumi adalah gratis dan satu lagi karunia Tuhan pada negara Indonesia. Kita hanya perlu mengharnessnya. Dulu Jusuf Kalla pernah marah-marah pada seseorang karena orang itu gak mau memberikan jaminan untuk proyek pembuatan sebuah PLTG. Tau siapa orang itu? Sri Mulyani.

Intinya sih, menggunakan APBN, membangun infrastruktur yang memetik energy yang gratis atau yang kita punya secara berlimpah. Baca: tenaga matahari. Batu bara (cadangan kita cukup untuk 200 tahun dibandingkan minyak bumi yang cukup untuk 12 tahun). Tenaga angin untuk daerah-daerah pesisir yang menghadap hamparan samudera.

Untuk tenaga angin ini, gue baru tahu bahwa Indonesia adalah lokasi pertemuan dua angin besar dari hamparan samudera pasiik dan hindia. Keduanya bertabrakan di Indonesia sehingga saling membatalkan. Artinya kecepeatan anginnya sangat rendah dan tidak cukup untuk membangun energy. Cuman ya, ada beberapa daerah di Indonesia (baca pesisir pantai) yang mendapatkan angin kencang konstan sepanjang tahun. Itu lumayan banget.

Keempat: Bangun lebih banyak kilang refinasi. Deangan begini, kita bisa mengurangi BBM jadi dan hanya membeli minyak mentah. Dengan begitu, kita lebih hemat. Sekarang ini kan kita harus menjual 3 barrel minyak mentah untuk membeli 1-2 barrel BBM jadi. INi karena kilan refinasi kita gak cukup banyak. Kalo banyak, maka minimal rasionya bisa lebih seimbang, jadi 1 barrel minyak mentah ekspor untuk mengcover 1 barrel minyak mentah impor.

Kemudian timbul pertanyaan, kalo sudah cukup banyak refinasi, kenapa sih kita harus masih ekspor dan impor minyak mentah? Itu karena karakteristiknya beda-beda. Contoh: minyak bumi dari tanah Amerika hanya cocok untuk menghasilkan minyak jadi kualitas rendah yang cocok untuk kapal laut. Sedangkan minyak dari Libya, sangat bagus sehingga hanya butuh 1 kali refinasi untuk menjadi BBM (kepada teman-teman oil engineers, correct me if I’m wrong here…)

Kelima: Mengurangi subsidi BBM. Ini adalah solusi yang paling cepat dan bagus karena dua factor:

1. Bagus karena minyak bumi bisa naik dalam 1 hari. Sedangkan 4 solusi pertama butuh 5-10 tahun untuk membuatnya.
2. Bagus asalkan hasil dari pengurangan subsidi ini dipakai untuk membangun 4 opsi pertama. Dan in lah niat pemerintah.

Tapi itu dia masalahnya. Partai politik menggunakan isu ini untuk memerlihatkan pada rakyat bahwa mereka membela rakyat. Maklum, pemilu capres 2 tahun lagi. Di depan TV dan kamera mereka tampak membela rakyat hari ini.

Masalahnya adalah, dengan tidak adanya pengurangan subsidi, ada lebih sedikit uang di APBN untuk membangun infrastruktur energy yang gue paparkan. Efeknya, guenya sih enak. Tapi anak cucu gue? Mereka suatu hari akan menjadi budak minyak bumi dan berkata, “iya, ada orang tolol di jama bokap gue yang gak mikir jauh ke depan…”

Mau anak kita ngomong gitu?

Mau berantas korupsi dulu sebelum cabut subsidi BBM? Itu belasan tahun aja gak beres-beres kok. Gus Dur gak bisa. Mega gak bisa. SBY gak bisa.

Mau bangun kilang refinasi, PLTG, bangun kincir angin sebelum cabut subsidi BBM? Pertama, itu butuh 3-5 tahun. Bangun kayak gituan gak bisa besok selesai. By the time we build it, Subsidi sudah makin parah.

Mau rampingkan PNS? Itu pertanyaan yang bagus tapi butuh berbulan-bulan prosesnya, jika tidak bertahun-taun. Belum lagi pasti ini dipolitisir sama anggota DPR atas nama yang sama dengan menahan cabutan subsidi BBM. Yaitu, “Atas nama Rakyat”.

Mencabut subsidi BBM bukan satu-satunya opsi. Tapi kenaikan harga minyak bumi itu nyata. Benar-benar nyata. Dan opsi-opsi lain yang ada di meja, makan tahunan sebelum efeknya kita rasakan.

Apakah gue suka dengan SBY? Gue menilai dia lambat dalam memberantas korupsi, so, no, gue gak suka. Tapi u know what? Gue lebih percaya pada SBY + menteri-menterinya seperti Dahlan Iskan, Gita Wirwayan, Agus Marto ketimbang anggota-anggota DPR yang tidak pernah tulus membela rakyat. Setidaknya pemerintahan kali ini terlihat ketulusannya. Liat SBY, meski gua gak suka dengan kelambanannya, dia masih santun. DAlam pidato BBMNya, udah dikebiri sama DPR, masih bilang terima kasih. Anggota DPR bisanya apa? Melancong dengan biaya 5 milyar per trip (bawa istri pula), pulang-pulang minta bancakan ke setiap bupati. Elo mau percaya sama orang kayak gitu? Mana yang elo lebih percaya? Gue sih pemerintah.
 Rgds.

naik harga bbm? (4)

ini salah satu dosen saya di kampus, (alm) Mas Wid.
ya, kalau saja semua yang dibilang mas wid di artikel di bawah ini dapat dilaksanakan pemerintah, mungkin negeri kita sudah sebanding dengan negara-negara maju lainnya..






***
Copas via Nurman Diah (via Forum Pembaca The Global Review):

Pesan Perjuangan dari seorang Prof. Widjajono Partowidagdo demi Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Energi Republik Indonesia:

"Indonesia merupakan negara yang lucu. Pasalnya, Indonesia memiliki sumber energi murah yaitu batubara, tetapi justru batubara tersebut malah diekspor. Sedangkan Indonesia memilih impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harganya lebih mahal. ”Indonesia negara lucu, ekspor yang murah, tapi impor yang mahal. Orang yang gak kaya minyak tapi pakai yang mahal. Orang miskin kalau pakai yang mahal maka akan susah hidupnya,” tegas Widjajono saat ditemui di Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Jumat (30/3/2012).

Widjajono heran dengan kultur masyarakat Indonesia yang justru bangga dengan jumlah mobil yang banyak meskipun bahan bakarnya masih disubsidi. “Mobil di Singapura itu 5 tahun ganti, tapi di Indonesia malah bangga mobil tambah meskipun BBM-nya disubsidi,” pungkasnya (detikFinance.com, 30/3/12).

Lebih dari itu, negara ini juga pas disebut negara aneh. Pasalnya memang banyak keanehan dalam pengaturan negara ini. Berikut sebagian diantara keanehan yang terjadi di negeri ini:

Pertama, semua orang di dunia akan sangat takjub dengan melimpahnya kekayaan negeri ini. Hampir semua bentuk kekayaan alam ada di negeri ini. Namun anehnya, kekayaan itu tidak bisa membuat rakyatnya hidup makmur.
Menurut data BPS: (http://www.bps.go.id/tab_sub/ view.php?tabel=1&daftar=1&id_ subyek=23&notab=1 ) pada tahun 2011 orang miskin di negeri ini masih ada 11.046.750 orang di kota, ada 18.972.180 orang di desa dan secara total di negeri ini masih ada 30.018.930 orang miskin. Itu pun dengan ukuran garis kemiskinan di kota Rp 253.016,- per bulan, di desa Rp 213.395,- perbulan dan secara gabungan ukuran garis kemiskinan jika pengeluaran Rp 233.740,- perbulan. Orang yang disebut miskin di negeri ini jika pengeluarannya kurang dari Rp 7.790,- perhari. Padahal dengan pengeluaran sebesar itu per hari hanya cukup untuk sekali makan dengan lauk ala kadarnya.

Kedua, dengan melimpahnya kekayaan negeri ini, ternyata pendapatan negeri ini termasuk dari hasil pengelolaan bermacam kekayaan alam itu tidak cukup untuk membiayai belanja negara sehingga kekurangannya ditutup dengan mencari utang baik dari dalam negeri dalam bentuk Surat Berharga Negara dan dari luar negeri. Jumlah utang pada akhir Januari 2012 yang telah mencapai Rp 1837,39 triliun. Jumlah itu jika dibagi dengan jumlah penduduk 239 juta maka tiap orang penduduk temasuk bayi yang baru lahir sekalipun terbebani utang sebesar Rp 7,688 juta.
Keanehan ini makin menjadi. Negara ini sangat patuh dalam membayar cicilan utang pokok dan bunganya tiap tahun. Normalnya, orang berutang itu hanya sementara, sesekali, tidak seterusnya dan punya rencana atau skenario untuk melunasi utangnya. Itu normalnya. Tapi hal itu tak terlihat dalam hal utang negeri ini. Utang seolah menjadi sesuatu yang tetap. Tiap tahun harus ada. Hal itu diantaranya adalah akibat tipuan doktrin anggaran berimbang. Sayangnya terlihat tidak ada rencana atau skenario mengakhiri utang itu. Di dalam Buku Saku Perkembangan Utang Negara edisi Februari 2012 bahkan sudah ada prediksi besaran cicilan utang pokok dan bunga hingga tahun 2055 dan itu bukan akhir dari cicilan utang. Normalnya, utang itu sifatnya emergensi/darurat, tapi anehnya dalam pengelolaan negeri ini, utang justru bersifat baku, tetap dan kontinu. Jelas ini adalah aneh dan abnormal.

Lebih aneh lagi, ternyata cicilan utang selama ini tidak mengurangi jumlah utang. Padahal cicilan utang itu jika diakumulasi sudah melebihi akumulasi utangnya sendiri. Akumulasi pembayaran cicilan utang baik bunga maupun pokok selama 12 tahun antara tahun 2000-2011 mencapai Rp 1.843,10 triliun. Tapi anehnya, jumlah utang negara tidak berkurang tapi justru bertambah. Utang negara per 3 Januari 2012 mencapai Rp 1.837,39 triliun.

Kalau dikatakan utang itu untuk membiayai pembangunan, maka bisa jadi itu bohong besar. Sebab sejatinya utang yang diambil itu adalah untuk membayar cicilan utang. Ambil contoh tahun 2012 ini. Di dalam APBN-P sudah ditetapkan defisit sekitar Rp 190,1 triliun atau 2,23% dengan rencana akan ditutupi dari pembiayaan (utang) dalam negeri sebesar Rp 194,5 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar minus Rp 4,4 triliun (artinya total pinjaman LN berkurang Rp 4,4 triliun). Ternyata jumlah itu habis dan tidak cukup untuk membayar cicilan utang. Di tahun 2012 besarnya cicilan utang mencapai Rp 261,1 triliun (cician pokok Rp 139 triliun dan cicilan bunga Rp 122,13 triliun). Bahkan jika mengacu pada Buku Saku Perkembangan Utang Negara edisi Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan di halaman 46 disebutkan, pagu APBN-P 2012 untuk pembayaran cicilan utang (pokok dan bunganya) mencapai Rp 322,709 triliun, terdiri dari cicilan pokok utang Rp 200,491 triliun dan cicilan bunga Rp 122,218 triliun. Cicilan pokok utang itu terbagi dalam cicilan pokok pinjaman Rp 47,400 triliun (pinjaman DN Rp 140 miliar dan pinjaman LN Rp 47,260 triliun) dan cicilan pokok Surat Berharga Negara (SBN) Rp 153,091 triliun (SBN Rupiah Rp 152,091 triliun dan SBN Valas Rp 1 triliun). Sementara cicilan bunga Rp 122,218 triliun itu, terdiri dari cicilan bunga pinjaman Rp 17,887 triliun ( bunga pinjaman DN Rp 225 miliar dan bunga pinjaman LN Rp 17,662 triliun) dan cicilan bunga SBN Rp 104,331 triliun (bunga SBN Rupiah Rp 88,278 triliun dan SBN Valas Rp 16,052 triliun). Jadi seluruh utang yang ditarik di tahun 2012 sebenarnya bukan untuk membiayai pembangunan tetapi untuk membayar cicilan utang dan itupun belum cukup dan harus mengurangi alokasi APBN yang seharusnya bisa untuk membiayai pembangunan.

Ketiga, subsidi secara umum khususnya subsidi BBM dirasakan memberatkan pemerintah dan menjadi beban APBN sebab menyedot alokasi APBN. Padahal istilah subsidi BBM itu masih dipertanyakan. Soalnya, istilah subsidi itu seolah pemerintah mengeluarkan uang dari kantongnya untuk dibayarkan kepada rakyat atau untuk nomboki pembelian BBM. Banyak kalangan menilai istilah subsidi BBM itu tidak tepat sebab yang sebenarnya adalah berkurangnya potensi pemasukan kepada kas pemerintah yang berasal dari migas. Soalnya diasumsikan BBM itu dijual ke pasar internasional dengan harga pasar internasional. Namun karena BBM dijual di dalam negeri dengan harga murah di bawah harga pasar internasional, artinya ada potensi pemasukan yang hilang dan itulah yang dinamakan subsidi. Nah jika yang seperti itu dianggap memberatkan pemerintah dan membebani APBN, anehnya, pembayaran cicilan pokok dan bunga utang tidak pernah dianggap memberatkan pemerintah dan membebani APBN. Padahal
jumlahnya jauh lebih besar dari besaran subsidi. Dan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang itu artinya uang benar-benar keluar dari kantong pemerintah, dan bukan hanya berkurangnya potensi pemasukan.

Keempat, pemerintah negeri ini begitu ngotot menaikkan harga BBM bersubsidi. Diantara alasannya adalah untuk penghematan. Jika harga BBM dinaikkan, penghematan bisa mencapai Rp 53 triliunan. Anehnya, pemerintah tidak terlihat ngotot menghilangkan anggaran-anggaran yang boros dan lebih berkesan kemewahan. Contohnya, anggaran kunjungan yang lebih bernuansa plesiran yang mencapai Rp 21 triliun, atau anggaran beli baju Presiden, Wapres, Gubernur, Wagub, Bupati/Walikota dan wakilnya, anggaran pembangunan atau renovasi gedung DPR yang sudah bagus, anggaran fasilitas bagi para pejabat, mobil dinas, dsb. Anehnya lagi, pemerintah tidak terlihat ngotot membenahi penggunaan anggaran yang selalu saja penyerapannya numpuk di akhir-akhir tahun yang kemudian rawan pemborosan, inefisiensi, tidak efektif dan rawan diselewengkan. Lebih aneh lagi, pemerintah juga tidak terlihat ngotot memberantas korupsi dan menyita harta koruptor termasuk mengejar uang negara yang
dikemplang dalam kasus Centruy, BLBI dan lainnya?

Kelima, pemerintah bekerja keras meyakinkan bahkan terkesan memaksa rakyat untuk memahami dan menerima rencana kenaikan harga BBM. Anehnya, pemerintah tidak terlihat bekerja keras atau bahkan memaksa kontraktor-kontraktor tambang dan migas agar bagian pemerintah lebih besar lagi atau untuk menaikkan royalti yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Sekedar contoh, tak terlihat kerja keras dan paksaan pemerintah kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menaikkan royalti PTFI sekedar agar sesuai dengan ketentuan PP No 45/2003, yaitu royalti emas 3,75 persen, tembaga 4 persen dan perak 3,25 persen. Bayangkan saja, selama ini royalti yang diterima negara dari PTFI untuk emas 1%, untuk tembaga 1,5% (jika harga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% (jika harga US$ 1.1/pound) dan untuk perak 1,25 %. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada kontrak karya atau kontrak bagi hasil pertambangan lainnya.

Keenam, Pemerintah berkeluh kesah dan merasa berat harus mensubsidi BBM untuk rakyat dengan jalan menjual BBM kepada rakyat di bawah harga internasional. Karenanya subsidi BBM harus dikurangi atau bahkan dihilangkan alias BBM harus dijual mengikuti harga pasar internasional. Dengan itu akan didapat penghematan Rp 53 triliunan pertahun. Menjual BBM kepada rakyat dengan harga murah dianggap pemerintah sebagai beban. Anehnya, gas dijual ke Cina dengan harga super murah, tapi pemerintah tidak pernah berkeluh kesah dan merasa berat.

Padahal menurut anggota BPH Migas, A. Qoyum Tjandranegara, potensi kerugian negara tahun 2006-2009 mencapai 410,4 T. Itu sama saja mensubsidi rakyat Cina Rp 100 triliunan lebih pertahun. Belum lagi ditambah kerugian tak langsungnya akibat PLN tidak bisa mendapat gas karena dijual ke luar negeri dan PLN harus memakai BBM yang harganya mahal sehingga PLN harus mengeluarkan biaya lebih banyak sekutar 37 triliun pertahun. Aneh sekali, pemerintah merasa sangat berat hati mensubsidi rakyatnya, pada saat yang sama pemerintah sama sekali tidak merasa berat bahkan merasa senang mensubsidi rakyat negara lain yaitu rakyat Cina."

(dikutip dari pidato, keynote speech, narasumber dan wawancara di berbagai acara)
* dikutip dari FB Bambang Supono